Foto: ilustrasi
SABANDUNGEUN – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) serta membentuk satgas anti begal mendapat apresiasi. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup apabila tidak dibarengi kebijakan yang menyasar akar persoalan sosial di masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai penanganan kejahatan jalanan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, pendekatan keamanan perlu berjalan beriringan dengan kebijakan sosial agar mampu menekan angka kriminalitas secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa aksi pembegalan bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kesempatan melakukan kejahatan, lemahnya pengawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Karena itu, menurutnya, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan langkah-langkah represif.
Meski demikian, Kristian mengapresiasi langkah cepat Pemkot Bandung melalui penguatan siskamling dan pembentukan satgas anti begal. Hanya saja, ia menilai kebijakan tersebut masih bersifat reaktif apabila belum diikuti strategi pencegahan yang lebih komprehensif.
Kristian juga menyoroti pemanfaatan kamera pengawas (CCTV). Menurutnya, keberadaan perangkat tersebut tidak otomatis mampu mencegah kejahatan apabila tidak didukung sistem pemantauan yang aktif dan respons cepat petugas.
“Keberadaan kamera pengawas sendiri bukan jaminan pencegahan apabila tidak terhubung dengan pusat pemantauan yang aktif. Terlebih tidak diikuti respons cepat dari petugas. Dengan kata lain, kamera pengawas hanya menjadi alat dokumentasi apabila tidak didukung tata kelola keamanan yang baik,” kata Kristian.
Selain itu, ia menilai masih banyak ruang publik di Kota Bandung yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat minimnya penerangan jalan, kondisi ruas jalan yang sepi pada malam hari, serta pengawasan yang belum merata.
Kristian menegaskan bahwa pemerintah juga perlu memberi perhatian pada persoalan sosial ekonomi yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindak kriminal.
“Karena itu, pendekatan keamanan harus berjalan berdampingan dengan kebijakan sosial,” katanya.
Ia menyebut tingginya angka pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, penyalahgunaan narkotika, hingga keterlibatan remaja dalam geng motor menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan jalanan.
Sebagai solusi jangka panjang, Kristian mendorong Pemkot Bandung membangun sistem keamanan berbasis data, termasuk memetakan lokasi rawan berdasarkan laporan masyarakat dan data kepolisian, serta mengoptimalkan pemanfaatan rekaman CCTV agar patroli lebih efektif dan tepat sasaran.
Menutup pernyataannya, ia berharap tata kelola keamanan di Kota Bandung semakin kolaboratif dan berorientasi pada pencegahan.
“Apabila pemerintah mampu membangun tata kelola keamanan yang kolaboratif, berbasis data, transparan, dan akuntabel, maka pembegalan dapat ditekan secara berkelanjutan, bukan sekadar berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” pungkasnya.
